Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai atau Karyawan

A.    DEFINISI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI/KARYAWAN DAN PENSIUNAN

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang berstatus sebagai Pegawai adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan (bekerja) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Apabila anda telah berhenti bekerja atau pensiun dan anda mendapatkan penghasilan berupa tunjangan pensiun maka anda termasuk kategori Wajib Pajak pensiunan.

B.    KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK

1.    Kewajiban

Kewajiban anda sebagai Wajib Pajak adalah:
<>    Daftar
<>    Hitung
<>    Bayar
<>    Lapor
yang dilakukan secara mandiri (self assessment)

2.    Hak

Hak-hak anda sebagai Wajib pajak antara lain:

  • memperoleh perlindungan (kerahasiaan) data/informasi perpajakan yang anda berikan;
  • mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi);
  • mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali;
  • mengajukan permohonan penundaan pembayaran;
  • mengajukan permohonan mengangsur pembayaran;
  • mengajukan permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan.

C.    DAFTAR

Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP:

  1. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan tempat tinggal atau domisili anda, atau secara online melalui aplikasi e-Registration yang dapat diakses pada situs www.pajak.go.id

D.    HITUNG

  1. Karyawan yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja (perusahaan/instansi/lembaga), penghitungan pajaknya dilakukan oleh perusahaan/instansi/lembaga.
  2. Karyawan yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan memperoleh penghasilan lainnya perlu melakukan penghitungan pajak sendiri.
  3. Karyawan yang mendapatkan penghasilan lain dari usaha dan atau pekerjaan bebas, maka cara menghitung Pajak Penghhasilan (PPh) dilakukan seperti Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha.

E.    BAYAR

  1. Membayar pajak (Pajak Penghasilan /PPh atau Pajak pertambahan Nilai /PPN) di Bank persepsi atau Kantor Pos Persepsi.
  2. Menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak).
  3. Karyawan yang hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, maka pembayaran pajaknya dilakukan oleh perusahaan/instansi/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja.
  4. Karyawan yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan memperoleh penghasilan lain nya agar melakukan pembayaran sendiri sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan.

F.    LAPOR

Anda wajib meminta Bukti Potong Pajak Penghasilan anda kepada perusahaan tempat anda bekerja.

1.   Jenis-jenis kewajiban pelaporan Pegawai/Karyawan/Pensiunan

a.    Melaporkan SPT Tahunan PPh.
b.    Melampirkan bukti pemotongan pajak dari pemberi kerja (Form 1721 A1/A2).
c.    Membayar dan melaporkan PPh Final, apabila anda mendapatkan penghasilan seperti:

  •     pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
  •     persewaan tanah dan/atau bangunan
  •     hadiah undian dan sejenisnya;
  •     penghasilan yang merupakan Objek PPh Final lainnya;

2.   Formulir yang digunakan:

Dalam pelaporan SPT Tahunan, anda menggunakan:

a.   Formulir SPT 1770-SS jika mempunyai penghasilan:

  • hanya dari satu pemberi kerja, dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi; dan
  • tidak lebih dari 60 juta rupiah (bruto).

b.   Formulir SPT 1770-S jika mempunyai penghasilan:

  •    dari satu atau lebih pemberi kerja;
  •    dalam negeri lainnya
  •    yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final.

c.    Formulir SPT 1770 jika mempunyai penghasilan:

  •    dari usaha atau pekerjaan bebas;
  •    penghasilan berasal dari satu atau lebih pemberi kerja;
  •    yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final;
  •    dari penghasilan lain.

3.    Cara menyampaikan SPT Tahunan PPh

  • menyerahkan langsung ke KPP /Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat:
  • melalui Drop Box (khusus SPT Tahunan);
  • secara elektronik melalui aplikasi e-filling;
  • menggunakan Pos Tercatat atau Jasa Pengiriman.

G.    JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

NO.    JENIS               SARANA                               JATUH TEMPO
1.    Pembayaran    Surat Setoran Pajak (SSP)    Sebelum SPT Tahunan dilaporkan
2.    Pelaporan        SPT Tahunan PPh OP           tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak

H.    SANKSI ADMINISTRASI

a.    bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2% perbulan dari jumlah yang masih harus dibayar.
b.    denda keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan PPh OP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

About ardhi

Leave a comment